Reuni 212 di Masa Pandemi Sama Dengan Membiarkan Pembunuhan Rakyat, Sudah Tepat Polri Tidak Mengijinkan..!
MMO | www.matamedia.online Kejadian pelanggaran protokol kesehatan yang secara sengaja dilakukan oleh HRS, dibiarkan oleh Anies sebagai Gubernur Jakarta harus jadi pembelajaran dituntaskan diproses hukum, jangan sampai menjadi preseden buruk dalam upaya penegakkan hukum, dilakukan oleh pihak pihak yang memaksakan kehendak untuk terjadinya kekacauan dan menimbulkan korban rakyat saat pandemi Covid 19. Sangat tepat Polri tidak mengijinkan acara Reuni 212 karena sangat berbahaya akan menjadi cluster baru penyebaran Covid 19, kalau mengijinkan sama dengan membiarkan terjadinya pembunuhan rakyat dengan terpapar Covid 19, kata Abdul Salam Nur Ahmad Sekjen PPJNA 98 dalam release yang ditandatangani oleh PPJNA 98, Barikade 98 Jabar, Jarnas 98, Kamis (19/11)2020).
Abdul Salam Nur Ahmad Sekjen PPJNA 98 juga salah satu deklarator Barikade 98 mengatakan "Sangat memprihatinkan dari pihak penyelenggara Reuni 212 ada motif lain menyamakan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 dengan kegiatan reuni 212, padahal beda substansi tidak bisa disamakan, pilkada itu proses demokrasi estapeta kepemimpinan kepala daerah untuk kesinambungan pembangunan didaerah, pelaksanaan pilkada sudah disiapkan tahapan tahapannya dengan diiringi protokol kesehatan Covid 19 yang ketat, ungkapnya.
Anto Kusumayuda Ketum PPJNA 98 mengatakan "kegiatan reuni 212 sudah dimanfaatkan oleh kepentingan politik yang akan mendeligitimasi pemerintahan Jokowi. Sehingga membenturkan seolah sama antara kegiatan reuni 212 dengan Pilkada , itu sebagai fakta mereka memiliki motif dan melakukan provokasi yang bertujuan menggagalkan pelaksanaan pilkada 2020, katanya.
Abdul Salam menegaskan "Sangat aneh dan keterlaluan pihak pihak yang akan menjatuhkan tidak henti hentinya berbagai upaya dilakukan untuk menjatuhkan Jokowi, setelah gagalnya aksi yang berjilid jilid, sekarang masih memaksakan dan memanfaatkan reuni 212 akan dijadikan trigger diperkuat dengan kepulangan HRS untuk sebuah ambisi kekuasaan politik, sampai sampai ada dugaan keterlibatan Anies dan barisan elit sakit hati tak peduli pandemi Covid 19 yang terpenting pemerintahan Jokowi harus dijatuhkan dalam bulan Desember, sebagai bukti HRS dengan Anies melabarak protokol kesehatan saat acara penyambutan kepulangan HRS, maulid nabi dan pernikahan anak HRS".
"Lebih baik menyelamatkan 270 juta rakyat. Polri dan aparat penegak hukum lainya harus tegas siapapun yang melanggar hukum, yang secara sengaja melabrak protokol kesehatan tindak tegas jangan pandang bulu, apalagi mau menggagalkan pilkada seolah disamakan dengan Reuni 212, harus ditindak tegas, keputusan Polri tidak mengijinkan reuni 212 adalah langkah tepat untuk menyelamatkan rakyat dari pandemi Covid 19, pungkasnya. [red.SangPencerah]